WTP sejak 2014, Pemprov Kalteng Serahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadikannya pencapaian WTP ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.

Momentum bersejarah itu ditandai dengan penyerahan naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juni 2026. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Linae Victoria Aden menyerahkan naskah tersebut kepada Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin.

Membacakan sambutan Gubernur, Pj Sekda menegaskan bahwa penyerahan Raperda ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Opini WTP itu sendiri telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna Dewan pada 17 Juni 2026 lalu.

"Raihan WTP ke-12 berturut-turut ini membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan APBD sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kehati-hatian," katanya.

Pj Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kalteng atas dukungan dan kerja sama yang terjalin selama ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Adapun naskah lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diserahkan mencakup sejumlah dokumen pertanggungjawaban, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

"Semua naskah lampiran tersebut merupakan laporan yang telah dilakukan perbaikan dan koreksi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah," kata Pj Sekda Linae Victoria Aden.