Kinerja PNBP Fungsional Satker KPPN Palangkaraya Tunjukkan Capaian Positif

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Universitas Palangka Raya (UPR) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional terbesar di wilayah kerja KPPN Palangkaraya hingga 3 Juni 2026. Berdasarkan data Aplikasi MyIntress, UPR menempati peringkat pertama, diikuti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Rangga Ilung serta Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya.

KPPN Palangkaraya sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap potensi PNBP pada 221 satuan kerja di wilayah kerjanya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan PNBP agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi tersebut difokuskan pada satuan kerja pengelola PNBP yang memperoleh alokasi anggaran melalui DIPA. Alokasi ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Aplikasi MyIntress per 3 Juni 2026, Universitas Palangka Raya (693427) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp45.029.000.275. Posisi berikutnya ditempati Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Rangga Ilung (559285) dengan realisasi Rp19.833.241.413, serta Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya (651465) dengan realisasi Rp17.115.745.718.

Capaian tersebut menunjukkan kontribusi dominan sektor pendidikan dalam realisasi PNBP fungsional di wilayah kerja KPPN Palangkaraya, yang diikuti sektor kepelabuhanan dan layanan kesehatan sebagai penyumbang utama berikutnya.

Hal tersebut sejalan dengan komposisi akun PNBP yang mencatatkan realisasi terbesar, yakni akun 424112 (Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan) dan akun 425412 (Pendapatan Biaya Pendidikan), serta akun 424111 (Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit) sebagai penyumbang terbesar ketiga.

Ke depan, satuan kerja pengelola PNBP diharapkan terus mengoptimalkan potensi penerimaan yang dimiliki melalui peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan keunggulan wilayah kerja, serta pengelolaan yang lebih efektif guna mendukung penerimaan negara dan pelayanan publik yang lebih optimal. (Sumber: Naufal Dwinanda - PTPN Terampil KPPN Palangkaraya)