RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan dan pengamanan aset tanah milik pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, modern, dan akuntabel.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pengamanan aset tanah pemerintah. Menurutnya, penyelamatan aset yang sebelumnya tersebar di masyarakat merupakan tantangan besar yang kini mulai menunjukkan hasil positif.

“Penyelamatan aset yang sebelumnya tersebar di masyarakat merupakan tantangan besar yang kini mulai membuahkan hasil manis. Untuk itu kami dan BPN Palangka Raya menjalin kolaborasi melalui penandatangan nota kerja sama pengamanan aset tanah pemerintah,” kata Fairid di Palangka Raya, Minggu, 31 Mei 2026.

Ia menjelaskan, aset-aset yang berhasil diselamatkan dan telah memiliki perlindungan hukum melalui sertifikat nantinya akan dikembalikan pada fungsi utamanya untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan aset tersebut akan diarahkan guna mendukung berbagai kebutuhan publik di tingkat kelurahan.

Menurut Fairid, aset yang telah memiliki legalitas yang jelas dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, Posyandu, hingga Puskesmas. Dengan demikian, keberadaan aset pemerintah tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain fungsi sosial, Fairid menekankan pentingnya legalitas aset dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aset yang memiliki status hukum yang jelas dinilai dapat dikelola secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Palangka Raya yang lebih maju.