RRI.CO.ID, Palangka Raya – Tokoh pemuda Kalimantan Tengah, Heru Hidayat, menyampaikan keprihatinannya terhadap antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga sehari-hari.

Ia menilai persoalan antrean BBM tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah pasokan atau meningkatnya konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih lemahnya tata kelola distribusi BBM di tingkat hilir yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan efisien.

“Kita melihat bagaimana masyarakat harus mengantre berjam-jam di SPBU, sementara di sisi lain pengecer BBM mulai langka. Kondisi ini memicu kepanikan publik, memperlambat aktivitas ekonomi, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial di lapangan. Padahal BBM merupakan kebutuhan vital yang menopang mobilitas masyarakat, distribusi pangan, kegiatan usaha kecil, hingga pelayanan lainnya,” ujarnya, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut Heru, solusi persoalan BBM tidak cukup hanya dengan menambah pasokan sementara. Yang lebih penting adalah membangun sistem distribusi yang tertata, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Salah satu persoalan utama saat ini dinilai karena distribusi terlalu bertumpu pada SPBU besar sehingga ketika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan konsumsi, antrean menjadi tidak terkendali.

Ia juga menyoroti keberadaan penjual BBM eceran yang selama ini membantu masyarakat di kawasan pinggiran, namun belum memiliki tata kelola yang jelas. Menurutnya, di daerah seperti Kalimantan Tengah, pengecer memiliki fungsi penting karena tidak semua masyarakat memiliki akses dekat ke SPBU.

Karena itu, Heru mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina untuk mulai memikirkan skema “sub pangkalan BBM rakyat” atau pengecer resmi skala kecil yang memiliki kuota terbatas, harga diawasi, serta standar keselamatan yang jelas. Konsep tersebut dinilai dapat mengadopsi pola distribusi LPG agar distribusi BBM lebih merata hingga ke tingkat kelurahan dan kawasan pinggiran.

Selain itu, ia menilai transparansi informasi stok BBM juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah panic buying di masyarakat. Pemerintah daerah dan Pertamina diharapkan dapat menyediakan informasi real time mengenai kondisi stok dan distribusi BBM di setiap SPBU, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan pengisian berulang yang merugikan masyarakat luas.

Heru menambahkan, ke depan Palangka Raya juga membutuhkan penambahan titik distribusi resmi seperti Pertashop, SPBU modular, maupun fasilitas distribusi skala kecil di wilayah berkembang. Menurutnya, pembenahan tata kelola distribusi BBM secara menyeluruh menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memperoleh akses BBM secara lebih mudah, aman, dan berkeadilan.