RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah memberlakukan kebijakan penanggungan PPN tiket pesawat sebagai respons atas peningkatan harga yang dipicu naiknya bahan bakar avtur. Jika tidak diatasi, kenaikan ini dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat terhadap mobilitas penerbangan domestik.

Plt. Executive General Manager Angkasa Pura Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, I Made Darmawan, mengatakan kebijakan ini lebih tepat diterapkan pada komponen fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan krisis global.

"Nah ini yang ditanggung oleh pemerintah itu adalah fuel surcharge yang ditanggung. Ini dilakukan mulai dari tanggal 21 April 2026 yang rencananya akan berjalan selama 60 hari ke depan," katanya, Selasa, 5 Mei 2026.

Salah satu perantau asal Kota Malang yang bekerja di Palangka Raya, Masrur Adiputra, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan subsidi PPN tiket pesawat. Namun, ia berharap pemerintah juga mempertimbangkan faktor lain yang memengaruhi harga tiket di tengah kondisi global yang tidak menentu.

"Saya juga melihat bahwa kebijakan ini tuh belum tentu sepenuhnya menyelesaikan masalah, harga tiket pesawat itu tidak hanya dipengaruhi oleh PPN aja nih tetapi juga faktor lain. Mungkin harga avtur yang pasti karena harga minyak dunia itu meninggi, permintaan musiman lalu hingga kondisi global juga ya jadi walaupun PPN ditanggung kalau faktor-faktor lain masih tinggi harga tiket itu bisa tetap terasa mahal nih bagi kami," katanya.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa tarif batas atas dan batas bawah tiket pesawat tidak mengalami kenaikan. Penyesuaian hanya dilakukan melalui fuel surcharge dengan batas maksimal kenaikan harga tiket sebesar 13 persen.

Pengawasan terus dilakukan agar maskapai tetap menjual tiket sesuai koridor tarif yang telah ditetapkan. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga tiket dan daya beli masyarakat.