RRI.CO.ID, Palangka Raya - Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah perlu terus dikawal untuk mendukung peningkatan akses layanan pendidikan. Program ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat kurang mampu hingga wilayah pedalaman secara merata.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mengatakan Sekolah Rakyat yang sudah dibangun di satu kota dan tiga kabupaten perlu terus ditingkatkan. Penguatan ini penting agar dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Kalimantan Tengah.

"Harapannya yang saat ini sedang berjalan di 1 kota dan 3 kabupaten, yaitu di Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, dan Gunung Mas. Nah ini mudah-mudahan dengan percontohan 4 kabupaten ini, segera ada hasilnya ya, kelihatan bermanfaat untuk masyarakat tidak mampu, dan masyarakat pedalaman memperoleh hak pendidikan yang sama, seperti perkotaan tentunya," katanya, Sabtu, 2 Mei 2026.

Selain itu, Sugiyarto juga menjelaskan meski program Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, pelaksanaannya tetap memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Sinergi antarlevel pemerintahan dinilai penting agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Karena ini pemerintah provinsi harus berperan aktif juga, karena masyarakatnya adalah masyarakat Kalimantan Tengah, walaupun itu mungkin ada kewenangan kabupaten maupun kota. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, semua lapisan masyarakat, khususnya yang tidak mampu bisa berlayani, bisa menyerap pendidikan, hak pendidikan yang sama seperti masyarakat yang mampu atau diperkotaan," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan segera memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk pembentukan Sekolah Rakyat. Dengan kesiapan tersebut, perluasan program bisa dilakukan lebih cepat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Ke depan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Pemerintah pun diminta terus berkomitmen agar seluruh masyarakat memperoleh hak pendidikan yang setara.