RRI.CO.ID, Palangka Raya – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029. Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program prioritas nasional. Aisyah menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Saya menyambut baik Rakorda ini sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kalteng Berkah dan Kalteng Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya, Rabu, 29 April 2026.

Ia menambahkan, tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD dan Renstra yang menempatkan pembangunan SDM sebagai modal utama. Dalam konteks tersebut, pembangunan keluarga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas generasi.

Aisyah juga menyampaikan capaian penurunan stunting di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif, dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 20,6 persen pada 2025 dan 18,8 persen pada 2026. “Capaian ini patut disyukuri, namun perlu upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup, produktivitas, serta daya saing daerah dalam menghadapi bonus demografi.

Ia menjelaskan, Program Bangga Kencana memiliki peran strategis dalam pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sejumlah program prioritas terus diperkuat, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta program pemberdayaan lansia dan pemanfaatan platform digital.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyebut prevalensi stunting Kalteng turun dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024. “Penurunan ini patut diapresiasi, namun dengan target 18,8 persen pada 2026, diperlukan upaya yang lebih optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan penurunan stunting perlu didukung peningkatan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi, pengukuran indikator layanan, serta evaluasi realisasi anggaran sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahyuniati, yang hadir secara daring, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. “Seluruh pihak diharapkan dapat menyusun strategi bersama untuk meningkatkan capaian program sekaligus mengatasi berbagai tantangan di lapangan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyelesaikan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta penilaian kinerja stunting tahun 2025.