RRI.CO.ID, Palangka Raya – Hasil reses anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Daerah Pemilihan (Dapil) II di Kelurahan Banturung dan Petuk Bukit menunjukkan masih minimnya infrastruktur dasar di wilayah tersebut.

Sejumlah persoalan yang ditemukan di antaranya belum tersedianya akses jalan yang layak serta sistem drainase yang memadai. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat, terutama saat musim hujan yang kerap menyebabkan genangan air dan mengganggu mobilitas warga.

Dalam kegiatan reses, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan terkait lingkungan yang belum tertata dengan baik. Akses jalan yang terbatas dan saluran air yang tidak optimal menjadi kendala utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Juru bicara Dapil II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran akibat penurunan dana transfer pusat ke daerah (TKD) tahun 2026 turut memengaruhi pelaksanaan pembangunan.

“Kami optimistis, meski menghadapi keterbatasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Kami berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat mencari solusi terbaik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” ujarnya, Kamis, 16 April 2026.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Miar Bakar, menilai perbaikan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, akses jalan yang baik akan mempermudah distribusi barang serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Kalau infrastruktur lancar, ekonomi juga ikut bergerak. Tapi kalau lambat dibenahi, tentu akan menghambat aktivitas masyarakat,” katanya.

Perbaikan infrastruktur di Kalimantan Tengah dinilai memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain memperlancar mobilitas dan distribusi barang, infrastruktur yang memadai juga akan membuka peluang investasi serta pengembangan potensi daerah, termasuk di sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi langkah strategis yang perlu terus didorong guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah.