RRI.CO.ID, Buntok - Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Penyerahan dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Rabu, 8 April 2026.

Dalam kesempatan ini, Eddy Raya Samsuri, mengatakan bahwa penyerahan LKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan tersebut disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pemerintah Daerah.

"LKPD yang diserahkan telah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, hingga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)," katanya.

Eddy menegaskan, penyerahan LKPD ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Barito Selatan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Penyampaian LKPD ini menjadi wujud keseriusan kami dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami berharap hasil pemeriksaan BPK dapat semakin mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan," katanya.

Melalui langkah ini, Pemkab Barsel optimis dapat terus memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI perwakilan Kalimantan Tengah, Dodick Achmad Akbar, menjelaskan bahwa penyerahan LKPD Unaudited menjadi tahap awal dalam proses audit.

Dalam hal ini, BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan laporan ini didasarkan pada standar yang telah ditetapkan, salah satuny amelihat kepatuhan perbendaharaan.