RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha guna mencegah maraknya praktik usaha ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menciptakan iklim usaha yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas teknis semata. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan agar pengawasan dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh.

Ia menyampaikan bahwa peran aparat di tingkat paling bawah sangat krusial dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas usaha ilegal sejak dini. Dengan pengawasan berlapis, potensi pelanggaran dapat diminimalisir sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Jika pengawasan dilakukan secara maksimal dari lingkungan terkecil hingga kecamatan, maka peluang usaha ilegal untuk beroperasi akan semakin kecil dan ketertiban dapat terjaga,” ujar Khemal, Sabtu, 4 April 2026.

Lebih lanjut, ia menilai sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), kelurahan, hingga kecamatan perlu terus diperkuat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan informasi apabila ditemukan aktivitas usaha yang mencurigakan atau tidak memiliki izin.

Khemal juga mendorong adanya langkah tegas dari pemerintah terhadap pelaku usaha ilegal sebagai efek jera. Penindakan yang konsisten diyakini dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi pelaku usaha yang telah mematuhi aturan.

“Langkah ini penting agar kejadian serupa tidak terulang serta mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib hukum di Kota Palangka Raya,” katanya.