RRI.CO.ID, Palangka Raya — Kebijakan Work From Anywhere (WFA) satu hari dalam sepekan mulai mendapat beragam tanggapan di daerah. Penerapan kebijakan tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Di Kota Palangka Raya, DPRD menilai pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik. Baik skema Work From Home (WFH), Work From Office (WFO), maupun WFA dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam.

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengatakan perbedaan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota merupakan hal yang wajar. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada masing-masing kepala daerah.

“Perbedaan kebijakan itu wajar, karena masing-masing daerah punya kewenangan menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di wilayahnya,” ujarnya, Selasa, 31 Maret 2026. Ia menegaskan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, karakteristik pelayanan di tingkat kota berbeda dengan provinsi. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat yang membutuhkan kehadiran ASN secara optimal.

Pelayanan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti kelurahan, kecamatan, rumah sakit daerah, hingga dinas kependudukan. Oleh karena itu, kehadiran pegawai secara langsung masih dinilai penting.

“Kalau tujuannya untuk memastikan pelayanan tetap maksimal, maka kebijakan WFO 100 persen itu sudah tepat dan kami mendukung,” katanya. Ia menilai langkah tersebut realistis dalam menjaga kualitas layanan.

Syaufwan menekankan bahwa skema kerja yang diterapkan tidak boleh berdampak pada pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa kualitas layanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

“Yang terpenting bukan skemanya, tapi hasilnya. Pelayanan publik harus tetap optimal dan tidak terganggu,” ujarnya. Ia berharap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana dalam penerapan kerja fleksibel. Tanpa dukungan sistem yang memadai, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan produktivitas ASN.

“Kalau belum siap dari sisi sistem dan sarana, tentu akan berdampak pada kinerja. Dalam kondisi seperti itu, WFO masih menjadi pilihan realistis,” katanya.