RRI.CO.ID, Kuala Kapuas – Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas menjadi saksi bisu maratonnya agenda legislasi dalam Rapat Paripurna ke-5 dan ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat 27 Maret 2026. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap 10 Raperda, pembentukan pansus LKPJ, hingga jawaban resmi kepala daerah.

Ketua DPRD Ardiansah memimpin langsung jalannya rapat didampingi jajaran Wakil Ketua dan dihadiri Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno beserta Wakil Bupati Dodo. Kehadiran unsur Forkopimda dan kepala perangkat daerah melengkapi komposisi penting dalam pengambilan kebijakan strategis daerah tersebut.

Rapat ini merupakan kelanjutan krusial dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kapuas Tahun Anggaran 2025. Proses ini menjadi tahapan wajib dalam mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif demi transparansi tata kelola pemerintahan.

Seluruh fraksi pendukung dewan secara bergantian memberikan catatan kritis serta apresiasi terhadap 10 buah Raperda yang diajukan pemerintah daerah. Meski menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan, para wakil rakyat menitikberatkan masukan mereka pada percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Bupati Muhammad Wiyatno memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang ditunjukkan oleh lembaga legislatif. Ia menilai masukan fraksi-fraksi merupakan energi positif untuk menyempurnakan draf regulasi yang sedang disusun.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi pendukung dewan yang telah menerima serta memberikan masukan terhadap LKPJ dan 10 Raperda. Kami berharap pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Wiyatno.

Pemerintah daerah berjanji akan menjadikan setiap poin keberatan maupun saran sebagai bahan evaluasi kebijakan yang lebih tajam. Fokus pada pemerataan pembangunan tetap menjadi komitmen utama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kapuas.

“Berbagai saran dan masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti, khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur,” katanya. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program daerah sangat bergantung pada harmonisasi komunikasi antar-pemangku kepentingan.

Wiyatno memastikan pihak eksekutif akan tetap proaktif dalam menjalin koordinasi yang sehat dengan DPRD dan unsur Forkopimda. “Pemerintah daerah akan terus proaktif serta menjaga komunikasi dan koordinasi dengan DPRD maupun unsur Forkopimda, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan selaras dan optimal,” katanya..

Di sisi lain, Ketua DPRD Ardiansah menilai jawaban Bupati telah memberikan klasifikasi awal terhadap keraguan yang muncul di tingkat fraksi. Namun, ia menegaskan bahwa pendalaman materi tetap harus dilakukan secara mendetail pada rapat-rapat komisi mendatang.

“Jawaban tersebut jelas dan terperinci, tetapi masih diperlukan pendalaman. Nantinya akan dibahas kembali dalam rapat yang akan ditentukan,” ujarnya.

Melalui rangkaian paripurna ini, pembahasan LKPJ dan 10 Raperda diharapkan rampung tepat waktu sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil akhir dari produk hukum ini nantinya diproyeksikan mampu mendongkrak kualitas pelayanan publik di Bumi Tingang Menteng Pananjung Tarung.