RRI.CO.ID, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kota, Kamis, 26 Maret 2026. Rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni penyampaian pidato pengantar wali kota terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, penyampaian raperda tentang pengurangan risiko bencana, serta persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyampaikan seluruh agenda dalam rapat paripurna berjalan sesuai rencana.

“DPRD Kota Palangka Raya telah menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda. Agenda pertama adalah pidato wali kota tentang LKPJ tahun anggaran 2025, kemudian pidato pengantar wali kota tentang raperda penanggulangan bencana, dan yang ketiga mengesahkan perda tentang penanganan kemiskinan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya untuk pembahasan LKPJ akan dilakukan melalui mekanisme gabungan komisi sebelum diserahkan ke masing-masing komisi untuk pendalaman bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.

“LKPJ nanti akan kita bahas melalui gabungan komisi, kemudian kita serahkan kepada masing-masing komisi untuk melakukan rapat dengan OPD menjadi mitra komisi,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembahasan rancangan peraturan daerah, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) agar pembahasan dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam.

“Sedangkan pembahasan perda kita akan bentuk pansus, sehingga dari kedua kegiatan ini diharapkan berjalan sesuai ketentuan,” ucapnya.

Subandi menegaskan, sesuai aturan, LKPJ harus disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya, DPRD memiliki waktu maksimal 30 hari untuk melakukan pembahasan.

Ia berharap seluruh proses pembahasan dapat selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus).