RRI.CO.ID, Palangka Raya – Penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Kalimantan Tengah dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen. Program ini telah disalurkan ke berbagai kecamatan, desa, dan kelurahan di wilayah provinsi tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, mengatakan saat ini pemerintah daerah terus melakukan penguatan validasi dan verifikasi data penerima manfaat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi program KHBS benar-benar tepat sasaran, mengingat anggaran program ini juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. “Untuk mempermudah pelaksanaan KHBS, pemerintah juga membentuk Kartu Huma Betang Center,” ujarnya, Kamis, 12 Maret 2026.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran daerah dari sekitar Rp10,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun atau hampir 50 persen, berbagai program prioritas pemerintah daerah tetap harus berjalan sesuai target. “Meski dana anggaran daerah dipangkas untuk pembangunan, berbagai program pemerintah daerah tetap harus berjalan, termasuk program Kartu Huma Betang Sejahtera,” katanya.

Melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, masyarakat dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah daerah, di antaranya operasi pasar sembako murah, bantuan pendidikan berupa sekolah dan kuliah gratis, akses lapangan kerja, bantuan modal bagi petani, hingga dukungan bagi nelayan. Selain itu, program tersebut juga memberikan manfaat berupa bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu, akses layanan kesehatan, serta berbagai bantuan sosial lainnya.

Kartu Huma Betang juga dirancang sebagai identitas tunggal untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti layanan BPJS Kesehatan, rumah sakit daerah, serta fasilitas kesehatan lainnya. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.