Ketua DPRD Kalteng Minta Kartu Huma Betang Tepat Sasaran dan Transparan

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program Kartu Huma Betang yang telah diluncurkan oleh Pemprov Kalteng. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Arton, Kartu Huma Betang merupakan salah satu program prioritas daerah yang dirancang untuk memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di wilayah terpencil dan pelosok Kalteng. “Program memiliki potensi besar dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat jika dijalankan secara tepat dan akuntabel,” ujarnya, Rabu, 25 Februari 2026.

Melalui Kartu Huma Betang, penerima manfaat berhak memperoleh sejumlah fasilitas, mulai dari subsidi kebutuhan bahan pokok, bantuan pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, hingga dukungan permodalan dan penguatan bagi pelaku UMKM dari keluarga kurang mampu.

Arton menyampaikan pula bahwa keberhasilan program Kartu Huma Betang ini, tidak saja diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga dari akurasi data dan ketepatan dalam menentukan penerima manfaat.

Ia meminta agar proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berlapis dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat desa atau kelurahan.

Arton menyarankan program kartu huma betang harus benar-benar menyentuh masyarakat yang berada di garis kemiskinan. “Jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak malah tidak dapat, atau sebaliknya yang tidak memenuhi kriteria malah menerima bantuan,” ucapnya.

Karena pentingnya program kartu huma betang sejahtera ini, maka diperlukan pula, transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pendataan, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan. Transparansi dinilai dapat meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kalteng, kata Arton, akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu perlu pula pengawasan yang mencakup pemantauan distribusi bantuan di lapangan serta evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh program Kartu Huma Betang.

Arton juga mendorong adanya evaluasi berkala agar Pemprov Kalteng dapat melakukan perbaikan jika ditemukan kendala dalam implementasi. Dengan demikian, program ini dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga masyarakat, serta unsur pengawas internal, untuk bekerja sama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut.

Kartu huma betang apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan transparan, diyakini dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam menurunkan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial di Kalteng.