RRI.CO.ID, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat konferensi pers usai peluncuran Kartu Huma Betang (KHB) menyampaikan bahwa melalui integrasi program tersebut, Pemprov menjamin kemudahan berobat hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalteng.

Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan prioritas mutlak dalam pemerintahannya. “Bupati dan wali kota di Kalteng tetap menjalankan dan memaksimalkan program BPJS Kesehatan di daerahnya masing-masing karena BPJS harus dijalankan,” katanya, Jumat, 20 Februari 2026.

Agustiar Sabran menekankan agar persoalan pembiayaan BPJS tidak sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat saat ini kondisi anggaran sedang dalam masa efisiensi.

Peringatan tersebut disampaikan karena Kalimantan Tengah sebelumnya hampir mencapai 100 persen Universal Health Coverage (UHC). Meski demikian, Pemprov telah menyiapkan skema antisipasi untuk memastikan masyarakat ber-KTP Kalteng tetap mendapatkan hak layanan kesehatan.

Sebagai langkah konkret mengatasi kendala geografis, Pemprov Kalteng meluncurkan program jemput bola ke pelosok desa dengan menurunkan 14 unit bus medis yang dilengkapi dokter spesialis.

Bus medis tersebut akan melayani masyarakat pedalaman agar tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan rujukan ke RSUD dr. Doris Sylvanus maupun RSUD Hanau. Kehadiran bus medis diharapkan mampu mengatasi hambatan jarak dan waktu yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat pedalaman dalam mengakses fasilitas kesehatan rujukan.

Selain itu, Pemprov Kalteng juga merespons minimnya ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit kabupaten/kota. Saat ini, rumah sakit dengan fasilitas lengkap masih terpusat di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan RSUD Hanau Seruyan, sementara daerah lain masih kekurangan tenaga spesialis.

Untuk itu, Pemprov tengah menjalankan program percepatan pemenuhan dokter spesialis. Sebanyak 51 dokter telah menyandang gelar spesialis melalui program tersebut, dan pada tahun depan jumlahnya ditargetkan mencapai 100 dokter spesialis yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.