RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan program unggulan Gubernur Agustiar Sabran yakni Kartu Huma Betang Sejahtera tinggal menunggu hari. 

Seluruh infrastruktur pendukung Program Kartu Huma Betang Sejahtera tersebut kini telah disiapkan seperti sistem data, server, hingga pola kerja dan infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan, dari sisi infrastruktur teknologi, program bantuan sosial ini sudah mencapai kesiapan 100 persen. Yang tersisa kini adalah proses pendistribusian dan verifikasi lapangan.

"Sejauh ini infrastruktur sudah siap semua. Tinggal proses pendistribusian dan verifikasi lapangan," kata Rangga di Palangkaraya, Rabu 11 Februari 2026.

Rangga menjelaskan, peluncuran pada 20 Februari mendatang merupakan tahap launching program oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Adapun pendistribusian kartu kepada masyarakat akan dilakukan secara bertahap mengingat luasnya wilayah Kalteng yang mencapai sekitar 1.500 titik penyaluran.

Proses pendistribusian ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan hingga kartu benar-benar diterima seluruh penerima manfaat. Sementara terkait jumlah kartu yang akan disalurkan, Rangga menyebut masih dalam pembahasan intensif bersama tim yang dipimpin langsung Gubernur Kalteng.

"Untuk total yang disalurkan masih dibahas. Mungkin dua atau tiga hari sebelum launching baru bisa dipastikan jumlahnya," ujarnya.

Meski jumlah penerima belum final, Rangga menegaskan Diskominfosantik telah menuntaskan tanggung jawabnya terkait pengelolaan data, server, serta sistem kerja yang akan digunakan dalam program ini.

Rangga menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi data agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Verifikasi akan dilakukan langsung di lapangan oleh petugas Dinas Sosial yang dibantu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta aparatur desa.

"Karena berkaitan dengan data, perlu cross-check dan verifikasi ulang di lapangan. Jangan sampai bantuan ini tidak tepat sasaran," katanya.

Pemerintah provinsi juga membuka ruang bagi masyarakat yang belum terdata namun dinilai layak menerima bantuan. Kanal pengaduan offline maupun online telah disiapkan untuk memfasilitasi proses tersebut, termasuk layanan berbasis WhatsApp.

Kendati demikian, Rangga mengingatkan masyarakat untuk jujur dalam mengajukan bantuan. Menurutnya, indikator kelayakan sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Pemprov Kalteng.

"Harapannya masyarakat jujur dengan dirinya sendiri. Kalau memang sudah mampu, sebaiknya mengukur diri. Tapi kalau memang layak dibantu, pemerintah tentu akan berupaya memberikan yang terbaik," ucapnya.

Terkait lokasi peluncuran Program Kartu Huma Betang, Rangga menyebut pihaknya masih melakukan finalisasi dan akan mengumumkannya dalam waktu dekat.