Teras Narang: Jangan Sampai Negara Swasta Terjadi di Kalteng

KBRN, Palangka Raya: Akhir-akhir ini muncul istilah negara swasta. Ini adalah nama lain untuk menyebut praktik oligarki yang sudah cukup lama dikenal dalam dunia politik.

Menurut Anggota DPD RI dapil Kalteng, Agustin Teras Narang, negara swasta adalah sebuah metafora yang menggambarkan situasi dimana negara kehilangan esensi publiknya dan berubah menjadi instrumen bagi segelintir pengusaha besar atau pihak tertentu saja.

"Dalam situasi ini, kebijakan publik tidak lagi ditentukan berdasarkan kepentingan umum. Sebaliknya, kebijakan jadi lebih mengutamakan manfaat ekonomi kelompok tertentu yang ingin terus mempertahankan kekuasaannya," ujarnya, Kamis (19/12/2024).

Tentu, lanjut Agustin Teras Narang, masyarakat tidak ingin praktik negara swasta tersebut terjadi di negara ini karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Masyarakat juga tidak ingin praktik negara swasta terjadi di Kalimantan Tengah.

"Kita ingin esensi atau kepentingan publik harus menjadi perhatian utama. Apalagi tujuan kita bernegara sebagaimana termuat dalam alinea keempat UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujarnya.

Menurut Agustin Teras Narang, konstitusi hadir mengartikan keberadaan negara adalah untuk seluruh rakyatnya. Bukan hanya segelintir pihak yang kebetulan memperoleh kekuasaan karena mempunyai kekuatan bidang keuangan dan ekonomi saja.

"Sekali lagi harapan kita adalah jangan sampai negara dan daerah-daerah, berubah menjadi negara swasta atau daerah swasta. Cegah praktik kekuasaan yang mengambil alih kekuasaan dan peran-peran publik untuk terlibat serta mendapat manfaat bersama di dalamnya," katanya.