RRI.CO.ID. Palangka Raya - Kementerian PPN/Bappenas resmi meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045, sebuah langkah strategis untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut sebagai penyerap karbon alami. Acara peluncuran yang didukung oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Agence Française de Développement (AFD) ini menandai babak baru kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan empat direktif utama pelaksanaan peta jalan tersebut, yakni integrasi kebijakan lintas sektor, pembiayaan inovatif dan berkelanjutan, sistem data satu pintu dan MRV yang standar, serta distribusi manfaat yang inklusif. Melalui sistem perencanaan pembangunan nasional, kebijakan karbon biru diharapkan menjadi mekanisme terpadu antara visi, misi, dan strategi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Direktur ICCTF menjelaskan bahwa pembiayaan inovatif seperti Blended Finance, Impact Investment, dan Blue Bonds akan menjadi katalis bagi investasi non-APBN dalam rehabilitasi dan perlindungan ekosistem pesisir. “Dana pemerintah akan berperan sebagai catalytic capital untuk menarik investasi hijau dari berbagai pihak,” ujarnya.
Selain itu, sistem data terintegrasi dengan standar internasional akan memastikan pengukuran dan verifikasi karbon biru yang kredibel. Langkah ini menjadi prasyarat pengakuan nilai ekonomi karbon biru secara global, sekaligus menjamin distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir.
Peta jalan ini juga menekankan pentingnya inklusivitas melalui skemae Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta penerapan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion). Nelayan kecil dan masyarakat adat akan menjadi mitra utama sekaligus penjaga ekosistem, dengan insentif ekonomi langsung yang meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas mereka.
Peluncuran peta jalan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pelopor pengelolaan karbon biru di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperkuat diplomasi lingkungan di tingkat global. Dengan visi hingga tahun 2045, Indonesia menargetkan ekosistem pesisir yang sehat, produktif, dan berdaya saing dalam menghadapi perubahan iklim.
Dalam acara peluncuran yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, disampaikan potensi besar karbon biru Indonesia yang berasal dari tiga ekosistem utama: hutan mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut.
Hutan Mangrove mencakup ±3,44 juta hektar atau 23% dari total global, dengan cadangan karbon rata-rata mencapai 1.000 tonC/ha. Meski 62% dalam kondisi baik, sekitar 38% masih rusak dan kehilangan lahan mencapai ±19.500 hektar per tahun.
Padang Lamun seluas ±655.000 hektare menyimpan cadangan karbon antara 50–150 tonC/ha, dengan kondisi 70% baik dan 30% rusak.
Rawa Asin Pasang Surut belum memiliki data detail, namun indikasi luas mencapai 8,9 juta hektare di pesisir Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Bappenas menegaskan bahwa peta jalan ini akan menjadi panduan kebijakan lintas sektor untuk memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, serta memperluas riset karbon biru sebagai bagian dari strategi Net Zero Emission 2060.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekosistem pesisir terbesar di dunia, tetapi juga membuka peluang investasi hijau dan kerja sama internasional dalam mitigasi perubahan iklim.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....