Program MBG Semakin Tepat Sasaran, Didukung Reformasi BGN

RRI.CO.ID. Palangka Raya – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa realisasi Program MBG (Makanan Bergizi Gratis) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun, dengan penerima manfaat sebanyak 57 juta orang melalui 27.485 SPPPG (Satuan Pelaksana Pemberian Pangan Gratis). Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyaluran bantuan pangan bergizi yang semakin tepat sasaran, seiring dengan pelaksanaan reformasi BGN (Badan Gizi Nasional).

Dalam konferensi pers APBN Kita: Kinerja dan Fakta, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi program terus meningkat dari bulan ke bulan, mulai dari Rp19,55 triliun pada Januari hingga mencapai Rp134,19 triliun pada Agustus. Penerima manfaat terdiri dari kelompok siswa dan non-siswa, dengan distribusi yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kemenkeu menegaskan dukungannya terhadap reformasi BGN yang sedang berjalan, dengan koordinasi intensif untuk memastikan keamanan pangan dan efektivitas distribusi. Beberapa kebijakan reformasi terbaru antara lain:

1. Wajib SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) bagi seluruh SPPPG untuk menjamin keamanan pangan MBG.
2. Penutupan SPPPG tanpa SLHS, dengan tetap menjamin layanan bagi penerima manfaat.
3. Penataan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang memiliki tingkat stunting tinggi, diprioritaskan bagi kelompok 3B (balita, ibu hamil, ibu menyusui) serta santri.
4. Penentuan penerima manfaat oleh BGN, menggantikan sistem lama agar distribusi MBG lebih optimal dan transparan.

Suahasil Nazara menekankan bahwa reformasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Kemenkeu terus mendukung reformasi BGN agar program MBG semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dengan capaian ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan.