Presiden: Swasembada Pangan dan Energi Mulai Terwujud

  • 15 Agt 2026 14:45 WIB
  •  Palangkaraya

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah telah memberikan hasil di berbagai sektor. Salah satunya pencapaian swasembada delapan komoditas pangan hanya dalam waktu satu tahun, atau lebih cepat dari target awal yang diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.

Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pemerintah juga menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.

Di sektor energi, pemerintah mendorong peningkatan kemandirian melalui penerapan Biodiesel B50. Presiden menyampaikan, sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.

“Mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar. Kita telah mencapai swasembada solar dan kita menghemat devisa kurang lebih Rp170 triliun,” katanya, Jumat 14 Agustus 2026.

Sejumlah program lainnya juga terus dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih dan mengoperasikan 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Di bidang pendidikan, pemerintah melakukan perbaikan terhadap 71.744 sekolah pada 2026.

Sementara itu, di sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas. Presiden menyebut program tersebut telah menjangkau sekitar 108 juta orang sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Meski berbagai capaian telah diraih, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berpuas diri. Masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberantasan korupsi.

Pemerintah juga akan terus menertibkan pertambangan ilegal dan penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Presiden menekankan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera bagi generasi mendatang. (MMC Kalteng)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....