Pengadaan Barang/Jasa Harus Berkualitas dan Memberi Manfaat Nyata

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa pengadaan pemerintah tidak lagi cukup hanya sesuai prosedur, tetapi harus menghasilkan belanja yang berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) tahun 2026 yang dihadiri pejabat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pimpinan UKPBJ dari seluruh Indonesia yang berlangsung Selasa, 11 Agustus 2026 di Plaza Gedung LKPP Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala LKPP, Sarah Sadiqa menekankan bahwa tema “Pengadaan Tanpa Batas” mencerminkan tuntutan agar sistem pengadaan terus berinovasi, berkolaborasi, dan bertransformasi, tanpa meninggalkan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan hukum. “Tantangan kita bukan lagi sekadar melaksanakan proses pengadaan sesuai aturan, tetapi bagaimana belanja pemerintah bisa efisien sekaligus berkualitas,” ujarnya.

Data Terintegrasi untuk Industri Nasional

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa juga menyoroti pentingnya integrasi data pengadaan. Ia mencontohkan belanja komputer yang setiap tahun dilakukan pemerintah dalam jumlah besar, namun belum teridentifikasi secara nasional. “Bayangkan kalau kebutuhan komputer di seluruh instansi bisa dihitung dan dikumpulkan, itu akan menjadi dasar kuat bagi industri nasional untuk membangun pabrik di Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, data pengadaan yang selama ini tersebar di berbagai instansi harus dikonsolidasikan agar dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pimpinan dalam mengambil keputusan, sekaligus mendorong tumbuhnya industri dalam negeri.

Efisiensi Belanja sebagai Instrumen Strategis

Selain efisiensi anggaran, Kepala LKPP menekankan bahwa efisiensi belanja juga merupakan instrumen strategis. “Tidak semata-mata anggarannya yang diefisiensikan, tetapi bagaimana belanjanya juga harus efisien,” katanya. LKPP bersama UKPBJ saat ini tengah menghitung capaian efisiensi belanja pemerintah, termasuk paket-paket besar yang terealisasi pada tahun 2025.

Penguatan Tata Kelola

Kepala LKPP menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa penguatan tata kelola pengadaan harus menjadi prioritas bersama. Hal ini mencakup kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, proses bisnis yang inovatif, serta pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi.

“Pengadaan adalah instrumen strategis untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Hasilnya harus berkualitas dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.