KBRN, Palangka Raya: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan kepatuhan Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Penyerahan laporan dilakukan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng dan diterima langsung oleh Pj Bupati Kapuas, Darliansjah, dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, M. Ali Asyhar.

Selain Pemkab Kapuas, laporan serupa juga diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo. LHP yang diterima Pemkab Kapuas mencakup belanja daerah tahun anggaran 2024 pada pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Pj Bupati Kapuas, Darliansjah, menyampaikan bahwa Pemkab Kapuas berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan yang tercantum dalam LHP tersebut dalam waktu paling lambat 60 hari.

"Alhamdulillah, kita hari Jumat semalam telah menerima LHP kinerja dan kepatuhan. Hasil pemeriksaan di tahun 2024, khususnya semester II, menunjukkan progres perbaikan yang signifikan," ujarnya, Senin (13/1/2025).

Ia berharap opini atas laporan keuangan Kabupaten Kapuas yang sebelumnya berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Kalteng, M. Ali Asyhar, menjelaskan bahwa pemeriksaan Semester II Tahun 2024 meliputi Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan Kinerja dilakukan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Sedangkan PDTT bertujuan menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-undangan. Ali juga menuturkan tiga LHP yang diserahkan pada kesempatan tersebut. LHP pertama adalah LHP Kinerja atas kesiapsiagaan dan peringatan dini penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Kedua, LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah yang Menghasilkan Barang. Ketiga, LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalteng dan Kabupaten Kapuas. (Ddz)