Pemkab Barito Utara Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla

RRI.CO.ID, Muara Teweh- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ruang Rapat A Sekretariat Daerah (Setda) Lantai I, Rabu 30 September 2026.

Rapat ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu.

Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan saat membacakan sambutan Bupati Barito Utara Shalahuddin, menyampaikan bahwa karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah, ditandai dengan keberadaan hotspot dan kebakaran bawah permukaan yang berpotensi menimbulkan kabut asap serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

"Pentingnya peran camat, kepala desa, dan lurah sebagai garda terdepan dalam menerima, memverifikasi, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait karhutla. Sinergi lintas sektor dan respons cepat di lapangan diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan," ujar wabup.

Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD menyampaikan perkembangan penanganan karhutla. BPBD memaparkan kondisi hotspot, kejadian dan luasan karhutla, sementara Dinas Kesehatan melaporkan perkembangan layanan kesehatan dan kasus ISPA serta kesiapan pos kesehatan.

Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan hasil pemantauan kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan memastikan keberlangsungan kegiatan belajar, sedangkan BMKG memaparkan perkembangan cuaca dan potensi curah hujan di wilayah Barito Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi dan paparan OPD, Pemkab Barito Utara menilai status tanggap darurat karhutla perlu tetap dipertahankan mengingat potensi kebakaran masih berlangsung hingga Oktober dan parameter penanganan masih terpenuhi. Status tanggap darurat karhutla diperpanjang terhitung 2 Oktober hingga 15 Oktober 2026.