Kasus Karhutla Kalteng Masih Tinggi, Palangka Raya Masuk Empat Besar

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah hingga kini masih terbilang tinggi. Dampaknya terlihat dari kabut asap yang cukup tebal dalam beberapa hari terakhir, termasuk di Kota Palangka Raya.

Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya, Anton Budiono, mengatakan jumlah hotspot di Kalimantan Tengah tertinggi masih tercatat pada Agustus, yang mencapai lebih dari 100 ribu titik. Hingga pertengahan September, jumlah hotspot sudah mendekati capaian yang terjadi pada Agustus.

“Sudah di atas 100.000 detail spot. Kejadian tertinggi masih di bulan Agustus karena memang Agustus sudah berjalan selama 31 hari, dan sampai bulan September ini baru pertengahan bulan September kita sudah mendekati jumlah hotspot pada bulan Agustus. Dengan titik hotspot terbanyak saat ini masih di Kotawaringin Timur, Kapuas, Palangka Raya, dan Pulang Pisau di empat besar,” katanya, saat mengisi program Dialog Kentongan, Selasa, 15 September 2026.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengupayakan berbagai langkah, salah satunya dengan menyusun perubahan anggaran untuk penanganan bencana karhutla. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, mengatakan perubahan APBD bukan sekadar proses formal, tetapi juga menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan karhutla.

“Tapi ada hal yang sangat prinsip yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka untuk memenuhi, menangani persoalan-persoalan di masyarakat. Terutama dalam penanganan karhutla,” katanya.

Menurut Arton, perencanaan penanganan bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada karhutla saat musim kemarau. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini agar setelah ancaman kebakaran berlalu, daerah tetap memiliki kesiapan menghadapi potensi bencana lain.

Memasuki musim hujan, potensi banjir menjadi salah satu bencana yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, perubahan anggaran diharapkan dapat mendukung kesiapan penanganan bencana secara menyeluruh, baik untuk karhutla maupun ancaman bencana berikutnya.