Pemko Palangka Raya Siapkan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Karhutla

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengantisipasi dampak kabut asap yang terjadi di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla.

Kesiapan anggaran BTT tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan optimal. Dana tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai kebutuhan mendesak selama masa tanggap darurat berlangsung.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, saat menyampaikan Jawaban Pemerintah Kota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Palangka Raya dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Rabu, 2 September 2026.

Achmad Zaini mengatakan, penetapan status tanggap darurat merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla yang hingga kini masih menjadi ancaman serius di Kota Palangka Raya. Dengan adanya status tersebut, pemerintah dapat lebih optimal dalam mengerahkan sumber daya untuk penanganan di lapangan.

Menurutnya, dana BTT dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang bersifat mendesak dalam penanggulangan bencana, termasuk mendukung operasional penanganan titik-titik kebakaran dan mitigasi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Pemko Palangka Raya juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, BPBD, TNI, Polri, relawan maupun unsur terkait lainnya. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar upaya pemadaman dan pencegahan karhutla dapat berjalan secara efektif.

Selain fokus pada penanganan kebakaran, pemerintah kota juga memberikan perhatian terhadap dampak kabut asap, terutama bagi kesehatan masyarakat. Pemanfaatan dana BTT diharapkan dapat memperkuat langkah tanggap darurat sekaligus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan selama kondisi karhutla dan kabut asap masih berlangsung.