Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.

Rakor membahas perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sekaligus langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Pemerintah daerah diminta terus memantau kondisi harga dan distribusi pangan di tengah berbagai tantangan di lapangan.

Yuas Elko menyampaikan, kondisi IPH Kalimantan Tengah saat ini masih terkendali dan didukung ketersediaan bahan pangan pokok yang memadai. Penurunan IPH menunjukkan tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat masih dapat dikendalikan, termasuk ketersediaan stok beras yang dinilai masih mencukupi.

Namun, Yuas menyebut kemarau menjadi tantangan terhadap kelancaran distribusi barang ke sejumlah wilayah, terutama daerah pedalaman. Penurunan debit sungai menyulitkan aktivitas transportasi dan penyeberangan sehingga distribusi kebutuhan masyarakat di beberapa daerah ikut terdampak.

Menurut Yuas, kondisi tersebut salah satunya terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Katingan yang masyarakatnya masih bergantung pada jalur sungai. Terbatasnya layanan penyeberangan akibat rendahnya debit air tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga distribusi kebutuhan pokok dan barang lainnya.

"Musim kemarau tidak berlangsung berkepanjangan dan curah hujan segera meningkat secara merata di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi cuaca tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap lingkungan, aktivitas masyarakat, maupun kelancaran distribusi,” ucapnya, Senin, 24 Agustus 2026.

Selain itu, Yuas mendorong pertimbangan modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya mengurangi dampak kemarau sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia mengingatkan asap Karhutla di sejumlah wilayah sempat cukup pekat hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan keselamatan lalu lintas, bahkan menyebabkan kecelakaan.

Rakor turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Kalteng. Secara virtual hadir Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Raden An An Andri Hikmat.(ARK/Foto:)