KPK Soroti Pengelolaan APBD Kalteng

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengungkapkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu perhatian utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI di Kantor Gubernur Kalteng.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI, serta pimpinan dan anggota DPRD Kalteng. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi.

Dalam forum tersebut, KPK memberikan sejumlah masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan, serta optimalisasi penggunaan APBD agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pengelolaan anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Agustiar Sabran mengatakan, rakor tersebut memberikan banyak masukan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan anggaran. Menurutnya, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab.

“Dalam rakor ini banyak hal baru yang kami dapat, terutama bagaimana mengantisipasi agar tidak ada peluang penyimpangan. Intinya, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan,” Rabu, 12 Agustus 2026.

Agustiar menegaskan, perhatian KPK tidak hanya tertuju pada satu sektor, tetapi mencakup seluruh aspek tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Kehadiran DPRD Kalteng juga dinilai menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan APBD dikelola sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

“Ya tentunya tentang APBD. Itu merupakan hal yang paling utama, bagaimana APBD ini benar-benar tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya. Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Kalteng berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga anggaran daerah dapat mendukung pembangunan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.