RRI.CO.ID, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor Palangka Raya. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui kesamaan visi, tekad, dan langkah seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus garda terdepan pembangunan masyarakat.

Gubernur mengajak seluruh kepala desa dan lurah untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan pembangunan harus dimulai dari desa dan kelurahan agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan, baik di wilayah pedalaman maupun perkotaan, sehingga terwujud desa yang tangguh, aman, dan sejahtera.

Dalam arahannya, Agustiar juga menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi harus diwujudkan melalui perencanaan yang kreatif, cermat, terukur, dan tepat sasaran dengan mengurangi pemborosan serta memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota segera mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, sekaligus mendukung iklim investasi di Kalimantan Tengah. Menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026, Gubernur menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hingga 3 Agustus 2026 tercatat lebih dari 3.000 hektare lahan terbakar dengan 4.645 titik panas di Kalimantan Tengah. Kepala daerah diminta memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, anggaran, serta memperkuat sistem deteksi dini.

Sementara kepala desa dan lurah diminta terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengoptimalkan Dana Desa untuk memperkuat Desa Tangguh Bencana (Destana). “Selain penanganan karhutla, Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan memperkuat komitmen dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara objektif dan transparan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima,” ucapnya, Kamis, 6 Agustus 2026.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menjelaskan rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Berbagai materi strategis disampaikan oleh narasumber dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPS, BNN, BPN, dan BIN, mencakup pencegahan karhutla, pemberantasan narkoba, pengelolaan keuangan desa, tata kelola pertanahan, pemutakhiran data sosial ekonomi, hingga penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.

Rapat koordinasi ini diikuti Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, 136 camat, 1.432 kepala desa, 139 lurah, para narasumber, serta mahasiswa. (Dw/Foto:)