RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan sekitar 10 ribu slot kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, namun belum terakomodasi dalam skema pembiayaan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah Kota Palangka Raya.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Meski demikian, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan masih dipengaruhi oleh perbedaan mekanisme pendataan antara program Universal Health Coverage (UHC) dengan basis data kesejahteraan yang menggunakan sistem desil.

"Pemerintah kota telah menyiapkan kuota tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang layak menerima bantuan, namun belum masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, setiap calon penerima wajib melalui proses verifikasi di tingkat kecamatan," ujarnya, Jumat, 24 Juli 2026.

Ia menuturkan, kuota tambahan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif maupun yang sama sekali belum tercakup. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya agar masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dapat seluruhnya memperoleh jaminan kesehatan.

Fairid menegaskan, kuota kepesertaan BPJS Kesehatan yang disiapkan Pemerintah Kota Palangka Raya akan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang benar-benar membutuhkan. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap semakin banyak warga memperoleh akses layanan kesehatan yang layak sekaligus mendukung terwujudnya cakupan kesehatan semesta di Kota Palangka Raya.