RRI.CO.ID, Palangka Raya - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya bersama Pertamina Patra Niaga dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi LPG subsidi 3 kilogram di sejumlah pangkalan dan pengecer. Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan stok serta harga jual LPG bersubsidi tetap terkendali di lapangan.

Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Kota Palangka Raya, Fajar Bhakti, mengatakan sidak dilakukan di tiga pangkalan LPG beserta sejumlah pengecer. Pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan tingginya harga jual LPG subsidi.

"Kami melaksanakan kegiatan sidak dan pengawasan terkait penjualan LPG 3 kilogram, baik di pangkalan maupun di tingkat pengecer. Dari hasil pemantauan, terdapat beberapa temuan yang kami lihat secara langsung, terutama terkait harga jual," kata Fajar Bhakti, Senin, 29 Juni 2026.

Dari hasil pemeriksaan, tim tidak menemukan adanya penjualan LPG subsidi dengan harga mencapai Rp60 ribu per tabung sebagaimana informasi yang sempat ramai beredar di media sosial. Seluruh pangkalan yang diperiksa masih menjual LPG sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, harga LPG subsidi di tingkat pengecer memang lebih tinggi dibandingkan harga di pangkalan. Berdasarkan hasil pemantauan, harga yang ditemukan berkisar antara Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung.

"Berdasarkan pengakuan masyarakat serta konfirmasi dari pihak pangkalan, kami tidak menemukan harga LPG 3 kilogram yang mencapai Rp60.000. Harga yang kami temukan di tingkat pengecer berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung," ujar Fajar.

Fajar menambahkan, kisaran harga di tingkat pengecer tersebut bukan merupakan kondisi baru karena telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Meski demikian, DPKUKMP bersama Pertamina Patra Niaga dan Satpol PP akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan distribusi LPG subsidi berjalan lancar, stok tetap tersedia, serta tidak terjadi praktik penjualan yang merugikan masyarakat.