RRI.CO.ID, Pangkalan Bun – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menerima kunjungan penting dari tim supervisi dan pendampingan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP). Agenda strategis ini didanai melalui skema hibah internasional Global Fund komponen Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH), yang berlangsung pada 23–24 Juni 2026.

Kegiatan ini diproyeksikan untuk memantau langsung pelaksanaan program di lapangan, mengidentifikasi kendala teknis secara dini, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan implementasi ILP di seluruh wilayah lokus pendanaan.

Pada hari pertama, Selasa, 23 Juni 2026, tim supervisi bersama Dinkes Kobar melakukan peninjauan lapangan ke Pustu Desa Kubu, Pustu Desa Sungai Kapitan, dan Puskesmas Kumai. Kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat secara riil potret pelaksanaan sistem Integrasi Layanan Primer di tingkat desa dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Saat berada di Pustu Desa Kubu dan Desa Sungai Kapitan, tim memantau kondisi pelayanan berbasis klaster layanan baru, berdiskusi dengan tenaga kesehatan dan kader posyandu terkait efektivitas kunjungan rumah, serta mendata kebutuhan dukungan logistik yang diperlukan untuk mendongkrak kualitas pelayanan di akar rumput.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan di Puskesmas Kumai sebagai salah satu episentrum implementasi ILP bentukan Global Fund. Dalam pertemuan itu, dibahas secara mendalam perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja per klaster, hasil Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), hingga digitalisasi sistem pencatatan laporan.

Kepala Dinkes Kobar, Hardino, menyampaikan bahwa turunnya tim ke lapangan menjadi instrumen krusial dalam memastikan program jaminan kesehatan yang telah direncanakan dapat berjalan presisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat bawah.

“Melalui kegiatan supervisi ini, kita dapat melihat secara langsung kondisi pelayanan di desa maupun puskesmas, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Hasil kunjungan ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat implementasi Integrasi Layanan Primer sehingga pelayanan kesehatan semakin dekat dan mudah diakses masyarakat,” ujar Hardino.

Memasuki hari kedua, Rabu, 24 Juni 2026, agenda difokuskan pada forum koordinasi dan diskusi internal bersama manajemen Dinkes Kobar. Pertemuan ini membedah analisis situasi pelayanan kesehatan, pemberian umpan balik (feedback) terhadap capaian program, evaluasi serapan anggaran Global Fund, serta perumusan taktik akselerasi program di tingkat kabupaten.

Menurut Hardino, koordinasi yang solid dan bebas sekat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Puskesmas, hingga jejaring kader di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan ekosistem ILP.

“Transformasi layanan kesehatan primer memerlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak. Dengan adanya supervisi dan pendampingan ini, kami optimistis implementasi ILP di Kabupaten Kobar akan semakin kuat dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ungkap Hardino memungkasi penjelasan.