DPRD Kalteng Tegaskan Pemerataan Layanan Dasar Harus Jadi Prioritas Pembangunan

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menegaskan bahwa pemerataan akses dan kualitas layanan dasar bagi seluruh masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila seluruh warga memperoleh akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Siti Nafsiah sebagai tanggapan terhadap arah kebijakan pembangunan yang saat ini tengah disusun oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Ia menilai masih terdapat kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan daerah pedesaan maupun kawasan terpencil yang perlu mendapat perhatian serius.

Siti menjelaskan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar berupa jalan, air bersih, dan sanitasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan tersebut tanpa terkecuali.

“Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada wilayah pusat atau daerah yang sudah maju saja. Kesenjangan akses terhadap layanan dasar masih sangat terasa, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Oleh karena itu, pemerataan harus menjadi landasan utama dalam setiap program kerja pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu 3 Juni 2026.

Lebih lanjut, ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai secara optimal apabila masyarakat belum memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, konektivitas yang baik akan mempercepat pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah.

“Kami meminta pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih peka dan serius menangani pemerataan ini. Anggaran yang tersedia harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh warga Kalimantan Tengah,” ucapnya.

Sebagai lembaga yang membidangi pemerintahan dan pelayanan publik, Komisi II DPRD Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan alokasi anggaran agar berpihak pada pemerataan pembangunan. Siti juga meminta pemerintah daerah di semua tingkatan untuk menyusun program berdasarkan data yang akurat dan kebutuhan riil masyarakat.