RRI.CO.ID, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu, 3 Juni 2026.

Rapat koordinasi tersebut membahas capaian dan kendala pelaksanaan Stranas PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kunjungan Tim Stranas PK yang akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di daerah.

Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menjadi tugas aparat pengawas maupun penegak hukum, tetapi harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan.

“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” ujarnya.

Linae juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pelaksanaan Stranas PK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui program tersebut, pemerintah berharap tercipta sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, Linae meminta seluruh perangkat daerah yang akan terlibat dalam kunjungan Tim Stranas PK agar mempersiapkan data dan dokumen pendukung secara optimal. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran proses evaluasi dan diskusi bersama tim.

“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Sulistiono, menjelaskan rapat koordinasi dilakukan untuk mematangkan persiapan seluruh pihak yang akan terlibat dalam kunjungan Tim Stranas PK. Menurutnya, sejumlah perangkat daerah memiliki peran penting dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses evaluasi berlangsung.

“Rapat koordinasi ini diperlukan karena perangkat daerah yang hadir akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dan penyediaan data pendukung,” ujarnya.

Eko menambahkan, kunjungan Tim Stranas PK bertujuan mengevaluasi capaian aksi pencegahan korupsi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi daerah. Tim yang hadir tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga didampingi sejumlah kementerian terkait.

“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah. Selain melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungan tersebut juga didampingi kementerian terkait guna menilai pelaksanaan dan efektivitas aksi pencegahan korupsi di daerah,” katanya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan kunjungan Tim Stranas PK dapat berjalan lancar. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.