RRI.CO.ID, Pangkalan Bun - RSUD Sultan Imanuddin (RSSI) Pangkalan Bun menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Selasa, 19 Mei 2026. Agenda tahunan ini mengusung tema Transformasi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Berfokus pada Peningkatan Akses dan Mutu Layanan.

Forum ini dibentuk sebagai wadah komunikasi dua arah antara manajemen rumah sakit, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih responsif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan pasien di Kotawaringin Barat.

Acara strategis ini dihadiri oleh berbagai elemen stakeholder, mulai dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, media massa, pihak asuransi swasta, organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan, hingga perwakilan pengguna layanan kesehatan.

Direktur RSSI Pangkalan Bun, Fachruddin, menegaskan bahwa proses transformasi yang sedang berjalan di rumah sakit pelat merah ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau fasilitas medis semata. Lebih dari itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perubahan pola pelayanan yang cepat serta ramah menjadi prioritas utama.

"Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang penting bagi RSUD Sultan Imanuddin untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan pengguna layanan. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan, sehingga rumah sakit dapat terus memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien," ujar Fachruddin.

Fachruddin menambahkan, seluruh sumbang saran, kritik, dan harapan yang disampaikan oleh para peserta forum akan dihimpun secara mendetail. Data tersebut nantinya diaplikasikan sebagai instrumen evaluasi perbaikan, terutama pada aspek kemudahan akses, durasi kecepatan pelayanan, kenyamanan pasien, hingga mutu pelayanan pada ranah medis maupun nonmedis.

"Melalui Forum Konsultasi Publik 2026 ini, kami berharap terbangun sinergi yang kuat antara rumah sakit, pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, dan berkelanjutan," pungkasnya.