RRI.CO.ID, Palangka Raya – Banyaknya aduan masyarakat terkait jalan rusak, drainase tersumbat hingga jembatan kayu yang lapuk di sejumlah wilayah Kota Palangka Raya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Fahrial Anchar, menyampaikan bahwa berbagai laporan masyarakat tersebut justru menjadi masukan positif dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Program Halo RRI Palangka Raya belum lama ini.

Menurut Fahrial, pemerintah sangat mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang aktif menyampaikan kondisi infrastruktur di lingkungannya. Berbagai kanal pengaduan telah disediakan agar masyarakat lebih mudah melaporkan persoalan yang terjadi, termasuk melalui layanan Call Center 112.

“Melalui berbagai kanal laporan, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka. Nantinya aduan ini akan segera direspons oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, contohnya melalui laporan Call Center 112,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemko Palangka Raya melalui Dinas PUPR tengah mengerjakan dua kontrak kerja penanganan infrastruktur, yakni akses jalan menuju Sekolah Rakyat (SR) di Km 39 yang menjadi prioritas nasional, serta penanganan kawasan Jalan Rajawali.

Sementara itu, sejumlah warga juga menyampaikan harapannya agar pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan rusak yang menjadi akses utama masyarakat. Salah satunya disampaikan mahasiswa Universitas Palangka Raya, Lidya, yang merupakan warga pendatang asal Provinsi Sumatra Utara, yang mengeluhkan kondisi jalan rusak di sekitar tempat tinggalnya.

“Kami minta jalan rusak di daerah kami segera diperbaiki, karena itu merupakan akses utama yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat,” ucapnya.

Melalui Program Halo RRI, diharapkan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga sosial dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Selain menjadi ruang penyampaian aspirasi, program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah.