RRI.CO.ID, Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026, Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, serta Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Rakor bersama Kementerian Dalam Negeri berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa, 5 Mei 2026.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan distribusi, operasi pasar, dan pengawasan harga.

“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan di pasar,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. “Meskipun relatif terkendali, sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian dalam rangka pengendalian inflasi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta perangkat daerah terkait. “Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan data terbaru, inflasi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 3,66 persen dan berada pada urutan ketujuh tertinggi secara nasional. “Inflasi Kalimantan Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, sejumlah langkah strategis terus dioptimalkan, di antaranya pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, serta penguatan distribusi logistik antarwilayah. “Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok,” ucapnya.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah Erwin Budiana, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.