RRI.CO.ID, Pangkalan Bun - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan penilaian lapangan serta pembinaan komprehensif di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Senin, 4 Mei 2025.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kobar, Atikaningsih Suyanto, dan Kepala Dinas PMD Kobar, Aida Lailawati. Fokus utama kunjungan ini adalah mengevaluasi peran kelompok Dasawisma dalam fungsi pendataan, penyuluhan, hingga penggerakan warga di tingkat akar rumput.

Kepala Dinas PMD Kobar, Aida Lailawati, mengapresiasi kemajuan signifikan pembangunan fisik di Desa Sungai Bedaun. Namun, ia mengingatkan pentingnya kreativitas pengelolaan keuangan desa di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional.

"Meskipun anggaran mengalami efisiensi di seluruh Indonesia, pembangunan desa harus tetap berjalan maksimal. Kami melihat Kepala Desa Sungai Bedaun sudah sangat baik dalam melakukan pemanfaatan anggaran. Ke depan, desa harus kreatif membangun kolaborasi dengan perusahaan sekitar (CSR) guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)," Aida menjelaskan.

Aida juga mendorong optimalisasi lembaga PKK sebagai motor penggerak kemandirian keluarga, baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi melalui Dasawisma yang terukur.

Di sisi lain, Ketua TP PKK Kobar, Atikaningsih Suyanto, menekankan pentingnya akurasi data kependudukan sebagai basis pembangunan. Ia menyoroti beban kerja Dasawisma di Sungai Bedaun yang saat ini memantau sekitar 60 rumah per RT, sehingga dinilai kurang efektif.

"Untuk mencapai bobot penilaian akurasi data sebesar 30%, pengelolaan Buku Catatan Keluarga dan pemutakhiran data harus dilakukan secara intensif. Saya instruksikan agar dilakukan restrukturisasi: satu kelompok Dasawisma maksimal membina 20 rumah. Dengan 9 RT yang ada, segera bentuk kelompok baru agar 16 kader posyandu yang ada dapat memantau warga secara langsung dan detail," ucap Atikaningsih tegas.

Selain restrukturisasi, Atikaningsih menyarankan Pemerintah Desa mengalokasikan minimal 5 persen dari APBDesa untuk mendukung operasional PKK. Ia juga meminta penguatan rantai komunikasi antara masyarakat, kader PKK, hingga kepala desa.

Tim penilai turut memverifikasi aspek penyuluhan (20%) yang mencakup implementasi PAREEDI, pencegahan KDRT, hingga Keluarga Sadar Administrasi Kependudukan (KADARKUM). Penilaian juga menyasar Inovasi Sosial (20%) melalui keberadaan Rumah Sehat dan Kebun TOGA di wilayah RT 04.

Merespons pembinaan tersebut, Kepala Desa Sungai Bedaun, Torin, menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan tata kelola kelembagaan.

"Untuk merealisasi program nasional, sudah ada lahan khusus untuk mendukung program MBG. Bagi kami, esensi kegiatan ini bukan sekadar mengejar juara, melainkan mendapatkan bimbingan agar tata kelola administrasi dan kelembagaan Dasawisma kami menjadi lebih berkualitas," ujar Torin, mengakhiri.