RRI.CO.ID, Buntok - Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Ita Minarni, diwakili oleh Asisten III, Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Eko Hermansyah, melakukan penandatanganan kerja sama penanggulangan bencana tahun 2026. Acara penandatanganan berlangsung di Aula lantai 2 BPBD Kabupaten Barito Selatan, Senin, 27 April 2026.

Dalam acara ini, Eko Hermansyah mengajak semua yang hadir untuk memperkuat barisan penanggulangan bencana, demi keselamatan masyarakat tercinta. Dengan sinergi yang kuat lintas sektor, berbagai upaya mitigasi bencana akan lebih mudah dan efektif dilakukan.

“Kita sadar potensi resiko bencana di daerah kita cukup tinggi. Oleh karena itu, penanggulangan tidak boleh lagi bersifat parsial, tapi harus terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan," katanya.

Dalam upaya penanggulangan bencana, terdapat beberapa poin krusial yang ingin ditekankan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, salah satunya terkait navigasi masa efisiensi. Setda Kabupaten Barsel meminta seluruh jajaran untuk berhati-hati dan bijaksana dalam penggunaan dana, di mana setiap anggagran perlu dipastikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut, Eko Hermansyah, menyampaikan, sinergi penanggulangan bencana bisa diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah daerah di semua lini, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Pihaknya juga mengatakan, monitoring dan evaluasi perlu terus dilakukan untuk mewujudkan efektivitas program penanggulangan bencana yang diupayakan.

“Saya berharap BPBD terus mengawal monitoring dan evaluasi PKS ini agar berjalan optimal. Mari kita wujudkan Barito Selatan yang tangguh terhadap bencana," katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barito Selatan, Agus In Yulius, mengatakan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, diharapkan dapat terjalin sinergi yang kuat antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat. Fokus utama yang perlu menjadi perhatian adalah upaya pencegahan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan, yang diprediksi akan meningkat akibat musim kemarau yang panjang.

“Dengan adanya kerjasama yang terstruktur dan didukung oleh dasar hukum yang jelas, penanganan bencana di wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta meminimalkan dampak negatifnya terhadap ekonomi dan masyarakat," katanya.