RRI.CO.ID, Pangkalan Bun - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat verifikasi dan sinkronisasi data pekerja rentan Non-ASN. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pemberdayaan DPMD Pangkalan Bun, pada Kamis 5 Maret 2026.

Kepala DPMD Kobar, Aida Lailawati, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan akurasi data penerima manfaat. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan sosial kepada lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang meliputi Ketua RT, Linmas dan Kader Posyandu.

“Perlindungan tersebut mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Ini sebagai bentuk penghargaan atas peran aktif mereka dalam pelayanan sosial kemasyarakatan,” ucap Aida.

Aida menjelaskan, program yang diberikan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja sosial tersebut. Hal ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat di tingkat akar rumput.

Aida menginstruksikan camat dan lurah untuk segera melakukan verifikasi faktual berdasarkan nama dan alamat. Data yang dikirimkan harus dipastikan merupakan jabatan aktif tahun 2026 dan diserahkan sesuai tenggat waktu yang disepakati.

DPMD juga mengharapkan dukungan penuh dari BPJS Ketenagakerjaan dalam proses sinkronisasi dan penjelasan teknis kepesertaan. Hal ini meliputi mekanisme pendaftaran baru, perbaikan data, hingga pemaparan manfaat program agar tidak terjadi kendala administratif.

Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah kecamatan dan kelurahan memiliki pemahaman seragam dalam mengedukasi para pekerja rentan. Dengan begitu, para Ketua RT, Linmas, dan kader Posyandu dapat memahami hak mereka serta prosedur klaim yang berlaku.

“Anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah ini adalah bentuk nyata komitmen perlindungan sosial kepada tenaga kemasyarakatan. Namun komitmen ini harus diimbangi dengan data yang valid, tertib administrasi, dan akuntabel,” kata Aida Lailawati, mengakhiri.