RRI.CO.ID, Palangka Raya - Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) terus dievaluasi dan diperbaiki datanya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sistem digital dan verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

‎Ada penegasan bahwa kartu bisa ditarik kembali, jika ditemukan masalah dalam penerima termasuk tidak terdata dalam bantuan utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

‎Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, mendukung penuh penarikan kartu karena menurutnya banyak pemegang Kartu Huma Betang Sejahtera adalah tergolong mampu dan ini sangat tidak etis.

‎"Yang menjadi persoalan itu adalah ‎ada rumah orang warga yang harusnya dia berhak mendapatkan, harusnya masuk di desil tapi ternyata tidak masuk di desil. Nah itu juga ditemukan oleh relawan dan itu dicatat juga diusulkan di perubahan, divalidasi di tahap berikutnya, ini kan luar biasa," katanya, Jumat 1 Mei 2026.

‎Dengan temuan tersebut ditambahkan Sigit Widodo, artinya program ini justru membantu pemerintah pusat dalam hal memberikan data sebenarnya di lapangan, ternyata data yang dianggap paling benar selama ini, tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan.

‎"Itu pun masih banyak luputnya, nah kalau tidak ada program seperti ini kita tidak akan tahu, bahwa oh data ini pasti benar semua, ternyata tidak kan di lapangan," ucapnya.