RRI.CO.ID. Palangka Raya — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan melalui strategi pengarusutamaan dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam sesi [LIVE] Bisa Tanya Kebijakan PANRB: Pelayanan Publik Inklusif, yang dipandu oleh Tegar Tuanggana disampaikan bahwa kelompok rentan di Indonesia mencakup penyandang disabilitas (10,38% atau sekitar 28,5 juta jiwa), lanjut usia (11,75% atau 32 juta jiwa), anak-anak (28,6% atau 79,7 juta jiwa), wanita hamil (sekitar 4,2 juta jiwa), serta masyarakat adat (7% atau 19 juta jiwa).

Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Pertama Deputi Bidang Pelayanan Publik PANRB, Fedryno Geza Ramadha, menjelaskan bahwa strategi pengarusutamaan mencakup tiga langkah utama:

1. Pemenuhan aksesibilitas fisik dan nonfisik melalui pendampingan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Perubahan paradigma dan cara pandang yang lebih inklusif.
3. Sinergitas dan koordinasi lintas sektoral yang kuat.

“Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pelayanan publik yang inklusif, memastikan semua orang dapat mengakses layanan tanpa hambatan,” ujar Fedryno.

Data Indeks Inklusivitas Global 2025 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 118 dunia dengan skor 50, masih di bawah beberapa negara ASEAN seperti Filipina (58) dan Thailand (57). PANRB menargetkan peningkatan indeks tersebut melalui kebijakan yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat kelompok rentan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap pelayanan publik tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga enabler bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Pelayanan publik yang inklusif bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi memastikan setiap warga negara, termasuk kelompok rentan, dapat mengakses layanan dengan nyaman dan bermartabat,” ujar Fedryno Geza dalam sesi tersebut. Ia menambahkan, perubahan paradigma inklusif akan berdampak langsung pada komitmen pembangunan yang berkeadilan. “Kami ingin menciptakan ekosistem pelayanan publik yang menjadi enabler bagi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Ketika semua orang bisa terlibat, maka pembangunan akan benar-benar inklusif,” katanya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai melaksanakan pendataan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024.

Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pelayanan publik inklusif di setiap instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini, PANRB ingin memastikan bahwa seluruh lembaga negara memiliki komitmen kuat dalam memberikan layanan yang setara dan ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, wanita hamil, dan masyarakat adat.

Fedryno Geza, menjelaskan bahwa pendataan ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat komitmen dan membangun sistem pemantauan yang berkelanjutan. “Pendataan ini akan menjadi wadah monitoring mandiri bagi setiap instansi pemerintah dalam memastikan pelaksanaan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Fedryno dalam sesi Bisa Tanya Kebijakan PANRB yang disiarkan secara daring.

Selain itu, hasil pendataan akan digunakan sebagai panduan bagi instansi pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. “Kami ingin memastikan setiap instansi memiliki panduan yang jelas tentang hal-hal yang perlu dipenuhi agar pelayanan publik benar-benar inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun,” ujarnya.

Periode pelaksanaan pendataan berlangsung hingga 30 Oktober 2026, dan diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan sosial serta kesetaraan akses bagi seluruh warga negara. Dengan langkah ini, PANRB menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi pelayanan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga humanis dan inklusif.