KPK Soroti Pentingnya Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, menyampaikan keprihatinannya terhadap masih maraknya kasus korupsi di Indonesia. Menurutnya, praktik korupsi umumnya terjadi karena adanya niat dan kesempatan yang muncul di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Berbagai mekanisme tersebut tersedia untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kunto menjelaskan bahwa sistem yang telah dibangun perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat.

Menurutnya, diskusi dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat fungsi pencegahan korupsi. Dengan sinergi yang baik, berbagai potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini.

“Dengan pemahaman yang baik terhadap fungsi dan manfaat sistem yang ada, berbagai potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya, Rabu, 3 Juni 2026.

Kunto menambahkan, penguatan peran masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem pencegahan korupsi. Partisipasi publik dinilai mampu meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen bersama dari seluruh pihak diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Sementara itu, Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mencatatkan capaian positif di tingkat nasional. Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun Anggaran 2026, yang menjadi indikator komitmen daerah dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.