RRI.CO.ID, Palangka Raya - Peningkatan integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi fokus utama Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ketua Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Yusri, mengatakan saat ini pihaknya telah menyiapkan berbagai dokumen untuk memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian yang akan dilakukan oleh instansi terkait.

“Sekarang ini Pengadilan Agama sudah menyiapkan dalam rangka menuju WBK. Rencana tanggal 13 Maret ini Pengadilan Agama sudah mengirimkan semua dokumen termasuk evindent dan WBK itu ke Pengadilan Tinggi Agama untuk dinilai,” katanya, Selasa, 10 Maret 2026.

Yusri menambahkan, terdapat enam poin penilaian yang menjadi perhatian dalam proses menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Penilaian tersebut meliputi pola pikir institusi, sistem kerja, sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Kemudian akan diteruskan ke Ditjen Badilag, Badan Pengadilan Agama, dan diteruskan kepada Mahkamah Agung nantinya terkait 6 area. Pertama terkait dengan pola pikir, kemudian terkait dengan sistem kerja, terkait dengan perhatian SDM juga, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan terkait dengan pelayanan ya kepada masyarakat,” katanya.

Dengan penerapan berbagai indikator tersebut, Pengadilan Agama Kota Palangka Raya menargetkan dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Pencapaian ini dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan yang bersih, transparan, dan profesional.

Melalui berbagai persiapan tersebut, Pengadilan Agama Kota Palangka Raya berharap dapat memenuhi seluruh indikator yang telah ditetapkan dalam program WBK. Upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih profesional dan akuntabel.