Jaga Daya Beli, Pemerintah Daerah Terus Gencarkan Upaya Pengendalian Inflasi

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Pemerintah di berbagai daerah terus berupaya menekan laju inflasi, khususnya menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun.

Sekretaris Dewan Pengawas Universitas Palangka Raya, Dr. Fitria Husnatarina, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di daerah perlu didukung sistem koordinasi yang baik, terutama dalam pengelolaan pola konsumsi dan rantai pasok. “Saya rasa perlu sekali ada sistem koordinasi yang baik, termasuk pengelolaan rantai pasokan yang panjang agar dapat memitigasi kelangkaan bahan pokok di pasaran,” ujarnya, Selasa 3 Maret 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menjelaskan bahwa inflasi terjadi akibat perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam periode tertentu.

“Tugas kami di BPS adalah mengumpulkan data harga barang dan jasa. Di Kalteng, ada empat daerah yang menjadi acuan, yakni Kabupaten Sukamara, Sampit, Palangka Raya, dan Kapuas,” ucapnya.

Dalam rangka pengendalian inflasi, diperlukan keterlibatan berbagai pihak serta langkah strategis dari pemerintah daerah, termasuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melakukan pemantauan harga dan stok secara berkala, menggelar operasi pasar murah, hingga mencanangkan gerakan menanam di pekarangan rumah guna meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Dengan sinergi dan langkah terukur, diharapkan stabilitas harga tetap terjaga serta inflasi di Kalimantan Tengah dapat dikendalikan dengan baik.