KBRN, Palangka Raya: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memperkuat sinergi serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital. Langkah ini sejalan dengan arah Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 bertema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia” di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (30/10/2025).

Mahendra menegaskan bahwa transformasi digital tidak semata terkait penerapan teknologi, melainkan kemampuan berinovasi untuk membuka akses inklusif, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperkuat kepercayaan publik. “OJK berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif. Upaya ini tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat transformasi digital dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

OJK saat ini terus memperkuat pengaturan dan pengawasan berbasis data serta teknologi, di antaranya melalui penerapan supervisory technology (SupTech), integrasi data lintas sektor, serta kolaborasi yang lebih erat dengan otoritas fiskal, moneter, dan pelaku industri. “Kami meyakini transformasi digital harus dibangun di atas kepercayaan terhadap sistem, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Karena itu, inovasi dan mitigasi risiko harus berjalan beriringan,” ucap Mahendra.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital memerlukan kolaborasi erat antar-kementerian, lembaga, dan pelaku industri.

“FEKDI dan IFSE 2025 menjadi wujud nyata sinergi nasional dalam mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital. Kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK menjadi kunci untuk mendorong digitalisasi yang inklusif, efisien, dan sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia Maju,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang hadir secara daring menuturkan bahwa Indonesia menargetkan kontribusi ekonomi digital meningkat signifikan hingga lebih dari sembilan kali lipat pada tahun 2045, dengan porsi terhadap PDB mencapai 15,5 hingga 19,6 persen. Target tersebut didorong melalui kebijakan dan program strategis pemerintah yang terarah dan berkelanjutan.

Airlangga menjelaskan bahwa arah pengembangan ekonomi digital telah dituangkan dalam Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, yang menjadi pedoman utama melalui enam pilar strategis. Pemerintah juga memperkuat inklusi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

“Program DNKI memperluas akses layanan keuangan formal hingga ke pelosok, memastikan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro dapat menikmati manfaat ekosistem digital nasional,” katanya.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74 persen, dengan tingkat literasi keuangan sebesar 66,64 persen, mencerminkan kemajuan nyata dalam perluasan akses masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital.

Kegiatan pembukaan FEKDI x IFSE 2025 turut dihadiri jajaran Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).