KBRN, Palangka Raya: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya transformasi menyeluruh bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi saat ini. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Forum Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa BPR dan BPRS memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, untuk bertahan dan tumbuh, lembaga keuangan mikro ini perlu memperkuat tata kelola serta meningkatkan daya saing melalui akselerasi digitalisasi.

“Transformasi menyeluruh diperlukan, khususnya dalam kinerja dan tata kelola (good governance). Selain itu, digitalisasi harus terus didorong agar BPR dan BPRS mampu bersaing dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Kalimantan Tengah,” katanya.

Dalam forum ini, OJK turut memaparkan evaluasi BPR dan BPRS di Kalimantan Tengah dibandingkan secara nasional, serta mengidentifikasi isu-isu strategis dan memberikan sejumlah saran perbaikan untuk masa mendatang.

Sebagai bagian dari kegiatan, OJK Kalteng juga menyelenggarakan capacity building terkait implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), menghadirkan narasumber dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK serta Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kegiatan juga dihadiri Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II, Bambang S. Hidayat, yang memberikan materi mengenai peran LPS dalam menjamin simpanan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam menghadapi tantangan BPR dan BPRS.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemegang saham dan pengurus BPR/BPRS memperoleh pemahaman strategis untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan risiko, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.