Nur Annisa menjelaskan, ekonomi digital pada dasarnya merupakan transformasi dari sistem transaksi konvensional ke sistem berbasis teknologi. “Kalau sebelum tersentuh teknologi kita bertransaksi secara fisik, sekarang sudah difasilitasi teknologi digital. Namun dalam proses itu kita tetap harus menerapkan etika, seperti transparansi, bagaimana cara bertransaksi, hingga melayani komplain,” ujarnya.

Ia menilai, kemudahan teknologi kerap membuat sebagian pelaku usaha melupakan etika dasar dalam berdagang. Salah satunya adalah kecenderungan melebih-lebihkan spesifikasi produk saat promosi.

“Kadang sebagai penjual kita menganggap pembeli tidak tahu barangnya, tidak bisa menyentuh barangnya. Ketika mempromosikan, kita bisa saja berlebihan dalam menjelaskan spesifikasinya" ujarnya.

Nah, harapannya dengan menerapkan etika lokal, salah satunya transparansi. Dalam prinsip falsafah Huma Betang maka saat promosi harus jelas dan tidak melebih-lebihkan spesifikasi fisiknya,” katanya, menegaskan.

Menurutnya, nilai-nilai etika lokal sebenarnya sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hanya saja, ketika masuk ke ruang digital, nilai tersebut kerap terabaikan.

“Sebenarnya etika lokal ini sudah ada di sendi-sendi kehidupan kita. Ketika saya mempromosikan teman yang berjualan risol atau tetangga yang membuat tas rotan, itu sebenarnya sudah mencerminkan nilai kebersamaan dan kejujuran,” ucapnya.

Ia berharap pelaku usaha di Kalimantan Tengah khususnya, dapat memadukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai lokal seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, sehingga ekonomi digital tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkualitas. Dengan penerapan etika yang kuat, ekonomi digital diyakini mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah mengakar.