KBRN, Palangka Raya: Pengamat Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Gumarang, menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk Kalimantan Tengah (Kalteng) yang turun drastis di tahun 2025. Padahal, kata Muhammad Gumarang, sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Kalteng khususnya Kabupaten Kotim, pantas mendapatkan perhatian lebih dari sisi dukungan penganggaran di sektor perkebunan kelapa sawit melalui DBH.

Menurut mantan Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia Kotim ini, turunnya DBH Sawit untuk Kalteng, memang harus dipertanyakan apakah sudah selaras dengan perkembangan ekspor atau hasil dari produk turunan sawit dari daerah penghasil. Sehingga jangan sampai hasil dari daerah itu tidak linier dengan DBH yang didapat.

"Kita berharap daerah penghasil jangan sampai dirugikan. Pemerintah daerah harus melakukan pengecekan semua, termasuk secara sistematis hitungan angka-angka, harus bisa dipertanggungjawabkan, jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat agar daerah penghasil tidak dirugikan," katanya, Senin (24/2/2025).

DBH sawit berkurang setiap tahunnya. Tahun awal penyaluran DBH sawit di 2023, Kalteng mendapatkan Rp275,921 miliar. Pemprov Kalteng dan Pemkab Kotim masing-masing menerima Rp46,485 miliar. Kemudian pada tahun 2024, menurun menjadi Rp256,177 miliar.

Selanjutnya pada tahun 2025, transfer DBH sawit dari pusat ke Kalteng menurun drastis. Pemprov Kalteng bersama pemerintah 13 kabupaten dan satu kota hanya menerima Rp117,897 miliar. Jumlah ini tidak sampai separuh dari DBH yang diterima pada tahun 2024.