Koalisi RAKAT: Kalteng Belum Merdeka dari Kepungan Asap

RRI.CO.ID, Palangka Raya – Koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah (RAKAT) menilai kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalteng semakin memprihatinkan hingga akhir Agustus 2026. Hingga minggu ketiga Agustus, Dinas Kesehatan Kalteng mencatat 72.431 kasus ISPA di seluruh wilayah provinsi, dengan Palangka Raya menjadi daerah penyumbang kasus tertinggi mencapai 16.166 kasus.

Berdasarkan analisis Posko RAKAT yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa, tercatat 32.796 titik hotspot di Kalteng sejak awal Juli hingga pertengahan Agustus 2026. Koordinator Posko RAKAT, Agung Sesa, mengatakan dampak Karhutla tidak hanya berupa kabut asap, tetapi juga gangguan kesehatan, dengan sedikitnya 84 orang yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya telah datang ke safehouse untuk mendapatkan bantuan.

Sebagai bentuk respons kemanusiaan, Koalisi RAKAT menyalurkan makanan, masker, Oxycan, multivitamin dan APD kepada relawan pemadam, kelompok rentan, komunitas dampingan di desa hingga masyarakat terdampak. Selain distribusi bantuan, RAKAT juga menyiapkan dua lokasi rumah aman asap bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan awal ketika mengalami sesak napas maupun gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Direktur Eksekutif JPIC Kalimantan, Frans Sani Lake, menilai keberadaan rumah aman asap menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pemerintah.

"Kami meminta negara hadir hingga ke kampung-kampung terdampak dan tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi, seraya menyoroti Kabupaten Pulang Pisau yang disebut menjadi salah satu wilayah dengan titik panas tinggi namun belum memiliki alat pengukur kualitas udara,” katanya, Selasa, 1 September 2026.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalteng, Irene Natalia Lambung, mengatakan kabut asap memberikan dampak lebih berat kepada kelompok rentan, terutama perempuan. "Saya harap pemerintah harus memastikan penanganan yang inklusif dan responsif dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kerentanan yang berbeda, termasuk kesehatan reproduksi dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan dan lahan,” ucapnya.

Lain hal yang disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, yang menegaskan perlunya pemadaman Karhutla dan juga memperkuat fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. “Saya menilai Operasi Modifikasi Cuaca dapat menjadi salah satu metode penanganan, namun harus disertai pemadaman di lapangan serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran,” ujarnya.

Koalisi RAKAT juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Karhutla yang terus berulang setiap tahun. Ketua BPAN Kalteng, Wahdjudae, meminta masyarakat adat tidak dijadikan kambing hitam.

Sementara Staff Litbang Progress Kalteng, Deni Kariadi, menilai degradasi gambut akibat pembukaan lahan skala besar turut meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Kondisi tersebut menjadi catatan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan langkah cepat, terkoordinasi dan komprehensif, sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak asap.